Jakarta, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS M. Taufik Zoelkifli, berhasil mengadvokasi kasus Sri Hartini, warga RW 07 Kayu Putih, yang mengalami kesulitan dalam mengakses program-program bantuan sosial karena anaknya, M. Wildan Nur Zaman, terdata memiliki aset rumah senilai Rp 1 miliar lebih.

Kasus ini bermula ketika Sri Hartini mencoba mengakses program-program bantuan sosial, namun terhambat karena data anaknya menunjukkan memiliki aset rumah yang besar. Hal ini menyebabkan Sri Hartini kesulitan dalam memperoleh bantuan sosial yang dibutuhkan.

M. Taufik Zoelkifli atau MTZ langsung memberikan advokasi pendampingan klarifikasi ke pejabat terkait, mulai dari RT, RW, Lurah, hingga ke Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Pulogadung. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ada akurat dan tidak salah.

Setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, MTZ berhasil meyakinkan UP3D Kecamatan Pulogadung untuk memblokir data PBB atas nama M. Wildan Nur Zaman. Dengan demikian, Sri Hartini dapat kembali melanjutkan proses verifikasi bantuan sosial di wilayahnya.

“Alhamdulillah, data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama anak Bu Sri Hartini sudah diblokir oleh pihak UP3D. Ini berarti keluarga Bu Sri dapat melanjutkan proses verifikasi bantuan sosial di wilayahnya lagi,” ujar MTZ.

MTZ juga berkomitmen untuk mengawal kasus ini secara berkelanjutan agar tidak ada lagi salah objek pajak atas nama M. Wildan Nur Zaman di kemudian hari. “Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa data yang ada akurat dan tidak salah,” tambahnya.

Keberhasilan advokasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kasus-kasus serupa di wilayah lain. MTZ berharap bahwa dengan adanya advokasi yang tepat, warga dapat memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Sri Hartini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada MTZ atas bantuan dan advokasi yang diberikan. “Terima kasih banyak atas bantuan dan advokasi yang diberikan. Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak MTZ,” ujar Sri Hartini.