Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, menyoroti tuntutan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026 yang diajukan kalangan buruh mencapai Rp 6 juta.

Menurutnya, penetapan UMP harus dilakukan secara seimbang dan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian daerah, termasuk kelangsungan usaha.

Taufik menilai bahwa seperti biasa, pihak buruh akan mengusulkan angka kenaikan UMP yang cukup tinggi.

Namun, ia menekankan bahwa DPRD bersama pemerintah harus melihat hal ini dari perspektif yang lebih luas dan seimbang.

“Kalau UMP naik terlalu tinggi, apakah tidak berpotensi membuat ekonomi terganggu? Misalnya perusahaan tutup atau tidak mampu bertahan,” ujar Taufik kepada wartawan, Rabu (19/11/2025).

Oleh karena itu, ia pun mempertanyakan kesiapan para pengusaha dalam menanggung beban biaya Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar akibat kenaikan upah yang signifikan.

Menurut politikus PKS itu, penetapan UMP tidak bisa hanya dilihat dari kebutuhan buruh saja, meskipun diakui biaya hidup memang cenderung meningkat.

“Jika UMP dinaikkan sepenuhnya sesuai kebutuhan buruh, kita juga harus memastikan ekonomi tetap berjalan dan perusahaan masih bisa hidup dengan beban biaya SDM yang bertambah,” terangnya.

Selain itu, DPRD juga meminta agar pengusaha bersikap jujur dalam memberikan masukan. Hal ini penting untuk memastikan apakah kenaikan biaya SDM memang akan mengguncang stabilitas perusahaan secara fundamental atau tidak.

“Kita juga meminta pengusaha bersikap jujur: apakah benar kenaikan biaya SDM akan mengguncang perusahaan atau tidak,” tandasnya.

Diketahui, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11/2025).

Mereka menuntut kenaikan drastis Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 6 juta.Tuntutan ini disampaikan sebagai respons terhadap tingginya biaya hidup di Ibu Kota yang dinilai tidak sebanding dengan upah minimum saat ini

Sumber : akurat.co