Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), menyampaikan kritik tajam terhadap mekanisme distribusi bantuan pangan subsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dinilai rawan praktik percaloan. Pernyataan ini disampaikan MTZ saat menanggapi langsung keluhan warga di Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur, pada Minggu, 20 Juli 2025.

Menurut MTZ, banyak warga mengeluh kesulitan ketika mengakses bantuan pangan subsidi melalui sistem daring, sehingga mereka terpaksa melalui pihak ketiga yang tidak resmi agar dapat mengaksesnya.

“Warga mengadu bahwa mereka diminta tambahan biaya oleh oknum yang mengaku bisa mempercepat atau mempermudah pengambilan bantuan. Ini jelas melenceng dari tujuan awal program,” ujar MTZ yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini.

MTZ menegaskan bahwa distribusi bantuan seharusnya transparan dan langsung menjangkau penerima manfaat tanpa perantara yang tidak sah. MTZ menilai praktik semacam ini bukan hanya merugikan masyarakat kecil, tetapi juga mencederai semangat keadilan sosial dalam program bantuan pemerintah.

Lebih lanjut, MTZ meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta dan instansi terkait untuk segera mengevaluasi sistem distribusi bantuan pangan subsidi. Ia mengusulkan adanya pengawasan ketat dan saluran pelaporan bagi warga agar penyimpangan bisa segera ditindak.

“Kita perlu mekanisme yang adil dan bebas dari penyalahgunaan. Jangan sampai bantuan yang dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat justru menjadi beban baru karena ulah calo,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, MTZ juga mengajak warga untuk tidak takut melapor jika menemukan praktik curang dalam proses distribusi bantuan. Ia berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pro-rakyat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.