Jakarta — Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), menyampaikan keprihatinannya atas tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung warga Jabodetabek setiap hari. Berdasarkan berbagai temuan dan keluhan masyarakat, biaya transportasi untuk bekerja bisa mencapai hingga 30 persen dari total pendapatan bulanan. Kondisi ini dinilai memberatkan, terutama bagi pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah.
Menurut MTZ, tingginya beban transportasi tersebut mencerminkan belum terintegrasinya sistem transportasi publik di wilayah Jabodetabek. Banyak warga yang harus berganti hingga tiga moda transportasi seperti angkot, KRL, TransJakarta, hingga ojek online hanya untuk mencapai tempat kerja di Jakarta.
“Ongkosnya besar, waktunya habis di jalan, dan energi terkuras sebelum sampai kantor,” ujar MTZ yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Meski demikian, MTZ mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah menggratiskan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat, seperti pelajar, lansia, penyandang disabilitas, dan veteran. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap kelompok rentan dan perlu diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih banyak warga.
“Kebijakan ini patut diapresiasi karena meringankan beban sebagian masyarakat. Namun tantangannya kini adalah memastikan integrasi antarwilayah agar manfaatnya lebih luas,” jelas MTZ.
MTZ menegaskan, persoalan transportasi Jabodetabek tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia mendorong adanya kerja sama yang lebih erat antara Pemprov DKI dan pemerintah kota/kabupaten di sekitar seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Menurutnya, integrasi tarif, trayek, dan pembangunan simpul konektivitas antarwilayah perlu diwujudkan agar masyarakat lebih memilih transportasi publik ketimbang kendaraan pribadi.
Lebih lanjut, MTZ menyoroti dampak sosial dari kemacetan dan tingginya biaya transportasi yang membuat banyak warga kehilangan waktu berharga bersama keluarga. Ia berharap Pemprov DKI dapat menggandeng pemda sekitar serta Kementerian Perhubungan membentuk forum koordinasi transportasi Jabodetabek. “Transportasi publik yang baik bukan sekadar soal mobilitas, tapi soal kualitas hidup masyarakat,” tutupnya.
Add a Comment