APBD DKI Jakarta tahun 2023 yang diperkirakan akan mengalami defisit sekitar Rp 5 trilun menyebabkan Pemprov DKI Jakarta harus melakukan berbagai penyesuaian dalam belanja daerah.
Salah satunya adalah dengan berusaha mengajukan pinjaman daerah ke BUMN PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur pengelolaan sampah. Namun usulan pinjaman daerah ini ditolak oleh DPRD DKI.
Mengantisipasi penyesuaian belanja daerah dalam APBD 2023 akibat defisit ini, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik Zoelkifli meminta agar penyesuaian belanja daerah ini tidak mengorbankan anggaran untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Apalagi kalau pengurangan anggaran ini dilakukan demi mempertahankan anggaran infrastruktur yang sebetulnya bisa ditunda sementara, anggaran untuk kepentingan masyarakat banyak harus tetap diutamakan,” kata Taufik dikutip Sabtu (26/8).
Politikus yang akrab disapa MTZ ini melanjutkan, sudah ada indikasi dikuranginya anggaran untuk yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, khususnya yang kurang mampu seperti anggaran untuk pangan bersubsidi, KJP Plus dan anggaran kesehatan.
Jumlah alokasi pangan bersubsidi yang berkurang membuat sebagian masyarakat yang membutuhkan menjadi sulit mendapatkannya. Padahal pangan bersubsidi ini sangat penting untuk mereka memenuhi kebutuhan pangannya yang merupakan kebutuhan pokok.
“Apalagi DKI Jakarta juga masih menghadapi tantangan untuk mengurangi prevelensi stunting,” kata MTZ yang juga Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS DKI Jakarta ini.
MTZ yang berasal dari Dapil Jakarta Timur ini menyampaikan banyaknya pengaduan dari masyarakat ke Fraksi PKS terkait hilangnya nama mereka dari penerima KJP Plus maupun bantuan sosial lainnya yang selama ini diterima.
“Setelah ditelusuri, penghapusan ini karena Pemprov DKI akan mengurangi alokasi anggaran untuk KJP Plus dan bantuan sosial lainnya yang diduga terkait dengan kemungkinan defisit APBD,” kata MTZ.
Padahal, lanjut MTZ, sebagian masyarakat tersebut masih membutuhkan karena kesulitan ekonomi yang dialami, terutama pasca Covid-19 akibat kehilangan pekerjaan.
