Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) minta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono tak menerapkan tarif parkir mahal bagi pengguna sepeda motor meski belum lulus uji emisi.
MTZ beralasan, kebijakan ini justru bakal memberatkan lantaran sebagian besar pengguna sepeda motor merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Tarif parkir untuk motor jangan dulu dinaikkan, karena pengendara motor pada umumnya adalah kelas menengah ke bawah,” ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (24/9/2023).
“Kalau harga parkir untuk mereka naik, nanti akan menambah beban mereka,” tambahnya menjelaskan.
Sebagai informasi, kebijakan disinsentif parkir kendaraan tak lulus uji emisi kini sudah diterapkan di 10 lokasi parkir yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.
Kebijakan ini pun baru berlaku untuk mobil pribadi atau kendaraan roda empat saja.
Bagi mobil yang tak lulus uji emisi dikenakan tarif Rp7.500 per jam atau progresif. Khusus untuk lokasi parkir park and ride, tarif parkirnya Rp7.500 flat.
Menurut rencana, kebijakan disinsentif parkir ini juga bakal diterapkan di lokasi parkir yang dikelola Pasar Jaya, sehingga mulai 1 Oktober 2023 mendatang ditargetkan ada 131 lokasi parkir mahal bagi kendaraan tak lulus uji emisi.
Kebijakan ini pun diapresiasi oleh MTZ yang menilai penerapan tarif parkir mahal ini bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.
“Tapi kebijakan ini juga harus dibarengi dengan pull strategy transportation, yaitu menarik warga untuk mau naik transportasi publik,” ujarnya.
Menurutnya, cara yang paling efektif untuk menarik masyarakat menggunakan angkutan massal ialah dengan terus memperbaiki layanan transportasi umum.
Bila transportasi aman dan nyaman maka masyarakat bakal mulai beralih dan meninggalkan kendaraan pribadi.
“Transjakarta harus terus menerus meningkatkan kualitas layanannya, seperti akurasi waktu, jumlah armada, tarif, kenyamanan, hingga keamanan penumpang,” tuturnya.
“Demikian juga dengan MRT, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, dan angkot JakLingko,” sambungnya.
Dengan push and pull strategy ini, MTZ menilai Pemprov DKI bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus, yaitu pencemaran udara dan kemacetan.
“Menarik sebanyak-banyaknya warga untuk naik transportasi publik adalah cara untuk menurunkan jumlah kendaraan di jalanan,” kata politikus senior PKS ini.
