Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkfli menyebut wacana ASN DKI yang diwajibkan memakai motor listrik tidak efektif dalam mengurangi kemacetan.
Ia menduga ada permainan bisnis dibalik itu. “Tidak mengurangi kemacetan juga menambah pengeluaran mereka untuk beli kendaraan listrik yang harganya sekarang masih mahal. Kalau pakai dana Pemda DKI berarti akan menambah beban APBD, atau ada bisnis dibalik itu ya?” Kata MTZ saat dihubungi, Minggu 20 Agustus 2023.
Menurutnya, akan lebih efektif jika ASN DKI menggunakan transAportasi publik saja. Demi kenyamanan penumpang, ia mengatakan bahwa transportasi publik agar diperbaiki jika memang sudah mengalami kerusakan
“ASN diwajibkan pakai transportasi publik saja. Transjakarta, angkot Jaklingko, MRT, LRT. Sambil semua moda transportasi publiknya diperbaiki,” kata MTZ.
Ia juga mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI juga harus memperbaiki jalur sepeda yang ada, selain itu juga jalur untuk pejalan kaki. Jika perlu, kata dia, mengganti bahan bakar transportasi publik dengan tenaga listrik.
“Ditambah lagi dengan menghidupkan jalur sepeda dan pedestrian untuk pejalan kaki. Perbanyak bus-bus TransJakarta dan angkot-angkot JakLingko. Perbagus bus dan angkot tersebut, dan ganti BBMnya dengan tenaga listrik,” katanya.
Sementara untuk menekan polusi udara yang kian memburuk, MTZ menyarankan agar seluruh kendaraan dilakukan uji emisi. Sehingga, yang tidak lolos, diberi sanksi tegas untuk tidak boleh beroperasi
“Uji emisi seluruh kendaraan di Jakarta. Yang tidak lolos uji diberi sanksi tegas tidak boleh jalan. Jangan lupa, polusi udara juga banyak berasal dari buangan pabrik-pabrik sekitar Jakarta (Bodetabek). Kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta untuk membersihkan polusi udara sangat perlu dilakukan,” tuturnya.
