Defisit APBD DKI Jakarta tahun 2023 yang diperkirakan mencapai Rp 5 triliun diprediksi turut berimbas ke subsidi transportasi publik.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik Zoelkifli dalam keterangannya, Sabtu (26/8).
Politikus yang akrab disapa MTZ ini mendapati rencana pengurangan subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk PT. Transjakarta untuk kebutuhan operasional.
MTZ mengingatkan bahwa pengurangan subsidi ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta dan JakLinko/ Mikrotrans yang dikelola Transjakarta dan sangat dibutuhkan masyarakat.
Padahal saat ini masyarakat justru didorong untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.
“Rencana pengurangan PSO Transjakarta ini menjadi tidak konsisten dengan semangat mengurangi kemacetan dan polusi udara,” kata MTZ.
Fraksi PKS juga meminta agar jumlah warga peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak dikurangi sepanjang warga tersebut tinggal di wilayah Jakarta dan ber-KTP Jakarta.
Kepesertaan BPJS PBI sangat berarti bagi warga tidak mampu di Jakarta untuk mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan secara gratis.
“Karenanya, meskipun ada defisit anggaran dalam APBD 2023, saya meminta agar program Universal Health Coverage (UHC) yang sudah dirintis oleh Anies Baswedan tetap dilanjutkan dan jangan dikorbankan,” pungkas MTZ.
