Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menentang wacana kepala daerah dipilih langsung oleh legislatif.
MTZ khawatir, sistem ini justru bisa menumbuhsuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang marak terjadi di zaman Orde Baru (orba).
“Para kandidat akan berusaha supaya mendapatkan suara dari partai atau dari anggota DPRD, maka akan terjadi politik uang, jual-beli, akan marak money politic. Akan terjadi keadaan yang dulu pernah kita rasakan di zaman orba,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).
Berkaca dari era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, MTZ menyebut, pemerintahan nantinya hanya akan dikuasai oleh orang atau kelompok yang Punya modal besar.
“Oligarki yang menjadi bohir dari para pejabat politik atau publik itu yang akan menguasai pemilu,” ujarnya.
Politikus senior PKS ini pun mengingatkan bahwa sistem pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat seperti yang sekarang diterapkan merupakan hasil evaluasi dari sistem yang sebelumnya diterapkan.
Meski pemerintah perlu merogoh kocek lebih dalam untuk menyelenggarakan pemilu atau pilkada, namun menurutnya hal tersebut lebih baik untuk demokrasi Indonesia.
Pasalnya, masyarakat diberikan hak atau wewenang untuk menentukan sosok pemimpinnya sendiri.
“Jadi saya kira mesti dipikirkan kembali. Sebenarnya kita menjadi pemilu yang massal atau langsung kan karena kita mengevaluasi dulu ketika DPR dan DPRD yang memilih pemimpin dan kepala daerah,” tuturnya.
“Dulu kekuasaan lebih tersentralisasi, orang kuat bisa memenangkan kompetisi politik, tapi kan kita ubah menjadi pemilu langsung,” tambahnya menjelaskan.
Oleh karena itu, MTZ menolak keras wacana kepala daerah yang dipilih langsung langsung oleh kepala daerah ini.
Ia tak ingin, demokrasi Indonesia mundur seperti yang terjadi di era Orde Baru.
“Jadi kalau saya secara pribadi ini, benar-benar melihat (pilkada) sebagai pesta rakyat. Biarlah rakyat yang memilih. Tapi memang demokrasi itu mahal, artinya perlu biaya,” kata MTZ.
“Tapi saya pribadi menilai ini lebih sehat bila pemilihan langsung, baik itu pilkada maupun pilpres,” tambahnya menjelaskan.
Sebagai informasi tambahan, wacana soal kepala daerah dipilih oleh DPRD digulirkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo berdalih, biaya untuk menggelar pemilihan umum di Indonesia masih sangat mahal, sehingga ia mengusulkan supaya kepala daerah dipilih langsung oleh legislatif.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar yang diselenggarakan di Sentul, Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ucapnya.
Prabowo bilang, anggaran besar yang digelontorkan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah selanjutnya bisa dialokasikan untuk menjalankan program lain.
“Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” kata Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo bilang, perlu ada perbaikan sistem pemilihan umum di Indonesia supaya anggaran yang dikeluarkan bisa lebih efisien.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah. Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tuturnya.
Sumber: Tribunnews
Add a Comment