JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menyebut penerapan ganjil genap membuat kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta menjadi menurun.

Ia menilai, pusat perbelanjaan yang akses utamanya melalui ruas jalan yang menerapkan ganjil genap mengalami penurunan kunjungan dan omzet.

“Dari pengamatan saya, itu sejumlah mal atau pusat perbelanjaan yang akses utamanya itu harus melalui ruas ganjil genap, itu cukup terdampak. Ya ada pelaku usaha yang mengeluhkan penurunan kunjungan dan omset, bahkan ada yang akhirnya tutup,” ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).

Karena itu, Taufik meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi penerapan ganjil genap di sejumlah ruas Jalan di Jakarta yang sudah berjalan hampir 10 tahun. Menurut dia, pemerintah perlu melihat terlebih dahulu data mengenai dampak ganjil genap terhadap lalu lintas dan perekonomian.

“Menurut saya setelah hampir 10 tahun berjalan ini, kebijakan ganjil genap memang udah waktunya dievaluasi secara menyeluruh ya. Evaluasi ya, bukan, jangan langsung diartikan bahwa harus dihapus atau harus dilonggarkan,” kata dia.

Taufik mengatakan, penurunan kunjungan dapat terjadi karena masyarakat memilih pusat perbelanjaan lain yang akses kendaraannya tidak terkena ganjil genap. Ia mencontohkan masyarakat yang hanya memiliki satu mobil.

Ketika nomor pelat kendaraan tidak sesuai dengan tanggal ganjil genap, masyarakat dapat memilih berbelanja atau beraktivitas di lokasi lain.

“Jadi masyarakat ya memilih berbelanja atau beraktivitas di kawasan lain yang akses kendaraannya lebih mudah dan tidak terkena ganjil genap,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Taufik khawatir pusat kegiatan perdagangan dapat bergeser ke wilayah pinggiran Jakarta. Menurut dia, kegiatan ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan penerimaan daerah berpotensi berpindah ke luar Jakarta.

“Jangan sampai kebijakan transportasi kita ini tanpa disadari ikut mendorong kegiatan ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan potensi PAD, penerimaan asli daerah ini berpindah keluar Jakarta,” kata Taufik.

Taufik meminta evaluasi ganjil genap tidak hanya menggunakan indikator kemacetan. Ia mengatakan, pemerintah perlu melihat volume kendaraan, kecepatan rata-rata, waktu tempuh, serta dampak penerapan ganjil genap terhadap jalan alternatif.

“Jangan sampai satu jalan atau satu ruas jalan jadi lebih lancar karena gage (ganjil genap), tapi kemudian kemacetannya hanya berpindah ke jalan lain yang tidak gage,” tuturnya.

Sumber : kompas.com