Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada 29–30 September 2026 di sejumlah kawasan pesisir Jakarta.

MTZ menilai kesiapan menghadapi rob tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Menurutnya, seluruh sarana pengendalian banjir harus dipastikan berfungsi melalui pengecekan langsung di lapangan.

“Pompa, pintu air, tanggul dan petugas harus benar-benar siap. Jangan hanya menerima laporan semuanya siap, tapi ketika air naik justru ada pompa yang bermasalah atau akses petugas terhambat,” kata MTZ di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Berdasarkan informasi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, potensi rob diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. Beberapa kawasan yang memiliki potensi tinggi antara lain Tanjungan, Muara Angke, Muara Baru, dan Marunda.

MTZ meminta Pemprov DKI dan jajaran terkait melakukan pemeriksaan terhadap titik-titik rawan sebelum puncak rob terjadi.

“Kalau sudah ada prediksi sejak beberapa hari sebelumnya, maka pemerintah punya waktu untuk melakukan mitigasi. Cek tanggul, cek pompa, bersihkan saluran, siapkan petugas, dan pastikan semua titik rawan sudah terpetakan,” ujar Anggota Komisi B ini.

Selain kesiapan infrastruktur, MTZ juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus sampai hingga tingkat kelurahan, RW dan RT, sehingga warga pesisir mengetahui risiko dan dapat mengantisipasi kemungkinan kenaikan air.

“Jangan sampai informasi hanya beredar di media sosial pemerintah. Pastikan warga yang berada di lokasi rawan benar-benar menerima informasi, termasuk kapan air diperkirakan naik dan ke mana harus menghubungi petugas jika terjadi keadaan darurat,” kata MTZ.

Ia juga meminta agar kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak dan warga yang memiliki keterbatasan mobilitas, menjadi perhatian dalam skenario penanganan darurat.

“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Kalau memang ada wilayah yang sangat rawan, petugas harus sudah punya skenario penanganannya,” tambahnya.

MTZ menegaskan bahwa persoalan rob di pesisir Jakarta juga membutuhkan solusi jangka panjang.

“Rob bukan kejadian sekali dua kali. Karena itu, selain penanganan jangka pendek, Jakarta harus terus memperkuat perlindungan kawasan pesisir dan mempercepat program pengendalian banjir secara terencana,” tutupnya.

Masyarakat di kawasan pesisir diimbau memantau informasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta, BPBD, Dinas SDA, serta layanan JAKI dan nomor darurat 112.