Harus diakui, tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meraup laba bersih dan menyetorkan dividen ke Pemprov DKI Jakarta.
Hal itu salah satunya karena adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 lalu.
Menurut Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, persoalan ini penting untuk dikritisi.
“Sebab keberadaan BUMD bertujuan untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata Taufik saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (23/8).
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini membeberkan, BUMD ditugaskan untuk membantu SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mendapatkan pemasukan daerah.
Pemprov DKI Jakarta pun didorong bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya melalui 13 BUMD yang dimiliki saat ini.
“Jika tidak (untung) maka sebaiknya ubah saja BUMD tersebut menjadi SKPD,” tegas pria yang akrab disapa MTZ ini.
Meskipun seluruh BUMD mengalami penurunan penyetoran dividen, namun Taufik tetap memberikan apresiasi karena tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pegawai BUMD.
Selain itu, imbuhnya, BUMD juga giat mengadakan edukasi terkait pencegahan penyebaran Covid-19 dan menyelenggarakan vaksinasi gratis bagi masyarakat Jakarta.
“Ini semangat kolaborasi yang sangat positif sekali,” pungkasnya.
Adapun sejumlah BUMD yang mengalami penurunan penyetoran dividen di tahun 2020 antara lain, PT Bank DKI hanya mampu menyetor Rp 174,1 miliar dari tahun sebelumnya Rp 285,8 miliar.
Kemudian PT Transportasi Jakarta hanya Rp 56 miliar dari tahun sebelumnya Rp 114,5 miliar, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) hanya Rp 3,7 miliar dari tahun sebelumnya Rp 27 miliar, dan PT Food Station Tjipinang Jaya hanya Rp 10 miliar dari tahun sebelumnya Rp 21 miliar.
