Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menolak wacana Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden RI atas pertimbangan DPRD.
Wacana itu tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) inisiatif DPR RI yang telah diparipurnakan beberapa waktu lalu.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengatakan, Presiden tentunya akan menunjuk Gubernur sesuai dengan keinginannya jika regulasi itu disahkan.
Pihak luar tentunya tidak akan bisa mengintervensi karena keputusan itu mengacu pada UU yang ada.
“Dia (Presiden) akan memilih orang-orangnya sendiri, atau orang yang akan mendukungnya penuh,” ujar MTZ, Selasa (12/12/2023).
MTZ mengatakan, bisa saja Presiden RI juga menunjuk putra daerah asal Betawi menjadi Gubernur Jakarta.
Akan tetapi, setiap kebijakan dan langkahnya akan berada di bawah kendali Presiden.
“Kalaupun Gubernur yang ditunjuk itu anak Betawi asli, tentunya dia akan ada dibawah kendali penuh Presiden,” kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.
Menurut dia, jika Pilkada dengan sistem demokrasi, justru anak Betawi asli lebih mungkin menjadi Gubernur Jakarta yang bagus dan independen.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan, yang bersangkutan bisa menjadi Presiden di masa mendatang.
MTZ mengatakan, proses Pilkada menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk ikut bertarung menjadi calon pemimpin di Jakarta.
Meski demikian, para elite politik maupun yang bersangkutan harus menyiapkan bibit-bibit tersebut dengan baik.
“Bibit-bibitnya nya kita persiapan dengan baik. Lewat prestasi di masyarakat dan atau menapaki karir di partai politik dengan jenjang yang baik,” pungkasnya.
