Pemerintah telah mengambil kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penularan virus corona baru alias Covid-19 di tanah air.
Berbagai istilah pun digunakan mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PSBB Transisi, pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM), PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM level 4.
Menurut anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, meskipun sudah gonta-ganti kebijakan, namun pemerintah terbukti gagal menurunkan kasus secara signifikan.
“PPKM walaupun sudah ditambahi imbuhan “darurat” tidak bisa menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan,” kata Taufik saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (25/7).
“Yang turun signifikan justru tingkat ekonomi rakyat,” sambung pria yang akrab disapa MTZ ini.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta pemerintah mencari cara lain untuk menekan penyebaran Covid-19 yang masih mengkhawatirkan.
“Harus cari cara lain! Misalnya Lockdown dengan subsidi bansos 100 persen pada rakyat tanpa dikorupsi,” tandas Taufik.
