Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI bakal meminta pimpinan DPRD menagih hasil evaluasi kinerja PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Evaluasi tersebut dilakukan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Paling kami menyampaikan ke pimpinan DPRD, jadi kami minta alangkah baiknya kalau misal dprd diberitahu hasil evaluasi Pj Gubernur DKI (Heru Budi),” ujar Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zulkifli, saat dikonfirmasi, Jumat (19/5/2023).
Taufik menekankan seharusnya Itjen Kemendagri mengungkap hasil evaluasi Pj Gubernur Heru Budi ke masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepimpinan Heru yang dipilih tidak melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Jadi harusnya rakyat punya hak untuk mengetahui bagaimana kinerja dari pejabat yang dipilih oleh presiden untuk Jakarta. Jadi, kita berhak tahu sebagai warga,” jelasnya.
Selain itu, apabila hasil evaluasi kinerja Heru bersifat sensitif, dapat terlebih dahulu diserahkan DPRD.
Terlebih, DPRD, kata Taufik memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja eksekutif.
“Tugas DPRD pengawasan ya. artinya, walau tidak diperintahkan atau diwajibkan memberi evaluasi, sebenarnya kerja-kerja sehari-hari DPRD itu dalam rangka evaluasi pembangunan di Jakarta,” ujarnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Heru Budi telah melakukan evaluasi kinerja oleh Itjen Kemendagri pada Rabu, 17 Mei 2023. Heru mengaku mendapatkan beberapa catatan.
“Ada saran-saran, biasa,” ujar Heru di Gedung Itjen Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 7, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Mei 2023.
Dia menyampaikan catatan dari Kemendagri merupakan permasalahan di Ibu Kota. Seperti permasalahan kemacetan, transportasi umum, dan lainnya.
Namun, Heru enggan membeberkan hasil kinerjanya yang tertuang dalam 72 halaman. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui kesimpulan penilaian dari pihak Itjen Kemendagri.
“Enggak tahu, tanya gurunya dong. saya kan muridnya,” ungkap Heru.
