PT Jakarta Propertindo alias Jakpro sebagai perusahaan plat merah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat banyak penugasan.
BUMD yang banyak mengurusi infrastruktur ini telah membangun Jakarta International Stadium (JIS), merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), serta membuat track lintasan Formula E di Ancol.
Bahkan sampai saat ini Jakpro juga masih menanggung biaya depresiasi Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta International Equestrian Park Pulomas (JIEPP), Sirkuit BMX Pulomas dan bahkan LRT Jakarta.
Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, sebagai BUMD Jakpro seharusnya memberikan banyak profit.
Namun karena beban pemeliharaan dan depresiasi aset-aset besar tersebut maka secara total Jakpro jadi masih merugi. Oleh sebab itu, untuk mengurangi kerugian dan kemudian meraup laba, maka aset-aset besar itu harus menjadi aset produktif.
“Dirut PT Jakpro di rapat menyatakan bahwa JIS, TIM, Equestrian, Velodrome dan lain-lain akan segera diaktivasi agar segera memberi pemasukan,” kata Taufik Zoelkifli saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (2/10).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melanjutkan, yang dimaksud dengan aktivasi artinya dikomersilkan. Misalnya JIS harus segera “dijual” untuk pertandingan-pertandingan internasional yang bisa mengundang penonton dan sponsor.
“Kalau belum ada atau belum banyak laga-laga sepakbola dunia bisa diselenggarakan, maka enggak apa-apa jika JIS dipakai juga untuk konser-konser musik ada event lainnya. Asalkan semua itu memberikan masukan/revenue untuk Pemda DKI Jakarta,” jelasnya.
Demikian juga dengan Velodrome atau Equestrian. Jika belum banyak event sepeda balap atau pertandingan kuda lompat maka bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang menguntungkan.
“Bahkan saya mengusulkan ke Pemda DKI agar bisa mengundang sister City Jakarta yang mungkin punya tradisi balap sepeda kuat untuk bertanding di Velodrome. Dan negara-negara pencinta “kuda ketangkasan” diundang untuk bertanding di Equestrian,” tegas Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu.
“Intinya harus pakai otak bisnis full untuk mencari pendapatan dan keuntungan sebanyak-banyaknya dari aset-aset besar tersebut,” pungkasnya.
