Pemerintah DKI Jakarta dinilai harus mengeluarkan solusi yang bijak dengan maraknya juru parkir (jukir) liar di minimarket.
Salah satu solusinya menjembatani pemberdayaan jukir liar oleh pengelola minimarket.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengatakan, pemerintah harus menggunakan konsep win-wn solution dalam menyelesaikan persoalan itu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku setuju dengan penertiban oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
MTZ memandang tak elok jika berhenti pada penertiban semata. Kedua belah pihak harus diberi solusi terbaik yang sama-sama menguntungkan.
“Mungkin memang sekarang itu kategorinya liar tapi bisa dibikin suatu peraturan supaya tukang parkir itu nanti fungsinya menertibkan, merapihkan parkiran yang ada, kemudian juga menjaga motor atau mobil yang diparkir. Nah, ini mungkin bisa dibuat aturannya sehingga kemudian win-win solutions,” kata MTZ pada Rabu (15/5/2024).
MTZ mengatakan solusi yang saling menguntungkan itu bisa berbentuk kesepakatan kerja sama dengan tanggung jawab dibebankan pada masing-masing pihak.
Misalnya, pengelola minimarket menerima keberadaan juru parkir di depan tempat usahanya, sementara jukir bertanggung jawab atas keamanan kendaraan pengunjung.
“Bagus juga kalau minimarket juga bekerja sama, misalnya minimarket membuat syarat yang jadi juru parkir harus orang situ sehingga terjadi hubungan yang konstruktif, saling membantu,” ungkap MTZ.
Menurut dia, solusi saling menguntungkan kedua belah pihak itu merupakan jalan tengah terbaik.
Apalagi, terdapat kebutuhan mendesak masyarakat.
Karena itu tak jarang sebagian orang memilih bekerja sebagai juru parkir di depan minimarket.
“Jadi ada solusi yang tengah-tengah, memang harus ditertibkan. Tetapi memang kita harus melihat bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Dan saya kira kalau dia (jukir) tidak liar, masyarakat tidak berkeberatan untuk ditarik pungutan parkir,” pungkasnya.
