Joko Agus Setyono resmi dilantik menjadi Sekda DKI Jakarta. PKS berpesan agar Joko dapat menjaga netralitas saat mengemban tugas.
“Yang harus dihindari ketidaknetralan atau terlalu berat kepada (satu golongan), ” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).
Taufik menjelaskan yang dimaksud dengan menjaga netralitas itu tidak berpihak kepada fraksi tertentu di DPRD DKI Jakarta. Prinsipnya, seorang Sekda DKI mesti mengakomodir segala permintaan dewan tanpa memandang partai politik atau golongan tertentu.
“Ini kan DPRD itu kumpulan dari fraksi-fraksi ya, jadi proporsional saja mengakomodasi keinginan-keinginan dari DPRD. Memang dewan itu lembaga politik, jadi jangan berpihak pada kelompok atau golongan tertentu,” jelasnya.
Anggota Komisi B itu juga meminta agar Joko menjalin komunikasi yang baik dengan anggota dewan. Mengingat, Joko juga otomatis menjabat sebagai Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Harapannya bisa melanjutkan yang baik dari yang lalu. Kemudian ya hal-hal yang kurang baik, bisa ditingkatkan,” ucapnya.
“Mudah-mudahan beliau bisa cepat belajar karena yang terpenting untuk seorang sekda apa lagi di DKI Jakarta adalah komunikasi dengan DPRD, terutama masalah anggaran pembangunan,” sambungnya.
Sementara, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani berharap sosok Joko dapat membantu Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam bekerja. Khususnya dalam mengatasi masalah banjir, macet, hingga stunting.
“Pak Joko yang sudah dilantik harapan kita bisa membantu pak PJ gubernur,” ujar Yani.
“Masalah banjir, macet, sampah dan stunting,” sambungnya.
Joko Agus Dilantik Jadi Sekda DKI
Sebagaimana diketahui, penunjukan Joko Agus jadi Sekda DKI Jakarta juga tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 13/TPA Tahun 2023 dan ditetapkan Presiden Jokowi pada 13 Februari 2023.
Joko juga pernah mengemban jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kepala Sub-Auditorat DKI Jakarta I BPK RI, dan Kepala Seksi Seksi I.C.3.2 Auditorat Utama Keuangan Negara I. Pada 2006, ia pernah menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.
Joko dilantik sebagai Sekda DKI pada Rabu (15/2). Sebagai Sekda DKI, Joko menekankan akan membantu kerja Pj Gubernur Heru Budi Hartono menghadapi berbagai masalah yang ada di Ibu Kota. Dia pun bersyukur mengemban amanat sebagai pejabat eselon I di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“Hari ini, saya berterima kasih tentunya kepada tuhan yang maha kuasa telah dipercaya menjadi Sekda dan hari ini juga saya dilantik. Kemudian, tugas saya adalah membantu beliau, Pak Pj Gubernur dalam rangka mencapai program-program pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Jakarta untuk supaya Jakarta yang lebih baik,” kata Joko.
Sementara itu, Heru Budi Hartono meyakini sosok Joko tak asing di DKI Jakarta. Mengingat, Joko pernah bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta yang turut turun tangan mengawasi program kerja Pemprov DKI Jakarta.
