Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli menanggapi pernyataan Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang siap mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo terkait larangan buka bersama alias bukber kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Taufik, tujuan bukber untuk menjalin silaturahmi dan tak menggunakan APBD.
Dia menilai sebenarnya tak perlu dipersoalkan.
“Jadi kalau buka bersama sebagai satu sarana untuk bersosialisasi untuk beribadah sebagai seorang muslim ya itu kan tidak bisa dilarang-larang, kita buka puasa itu kan satu rangkaian di dalam puasa.
Tapi kemudian kalau misalnya itu ada penggunaan APBN atau APBD yang tidak seharusnya, ya mestinya dihindari lah,” ujar Taufik saat dihubungi, Jumat (24/3/2023).
Karenanya, ia menyebut jika bukber digelar menggunakan uang pribadi semestinya tak dilarang.
“Misalnya pemerintah merasa bahwa itu adalah pemborosan, maka ya silahkan pemerintah punya hak untuk melarang sesuatu yang keluar dari APBN atau APBD, tapi misalnya dia pejabat muslim, dia mau ngundang tetangga atau koleganya untuk buka bersama, habis itu dilanjutkan salat Maghrib dan Tarawih dengan biaya dari kantong sendiri ya jangan dilarang dong,” papar Taufik.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku siap mengikuti kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) bukber selama Ramadan.
Heru yang juga Kepala Sekretariat Kepresidenan mengatakan, dirinya siap mengikuti arahan Presiden Jokowi lantaran saat ini Covid-19 belum sepenuhnya hilang.
Meski demikian, Heru mengatakan, Pemprov DKI hingga saat ini masih menunggu aturan tertulis terkait larangan ini dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Setelah ada aturan dari Kemendagri, barulah pihaknya mengeluarkan kebijakan soal larangan tersebut di lingkup Pemprov DKI.
