Jakarta: Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong perbaikan serius dalam pengelolaan parkir di Ibu Kota. Mereka menilai, pengelolaan parkir bukan hanya soal pengumpulan uang atau mengatasi kebocoran pendapatan.
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menegaskan pentingnya perbaikan sistem parkir. “Kami minta seluruh data operator parkir dan parkir on street segera disiapkan,” ujar Jupiter dikutip laman dprddkijakarta.go.id.
Jupiter menilai data yang akurat penting untuk memastikan pelayanan parkir kepada masyarakat berjalan lebih baik. Ia juga menyoroti banyaknya mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang rusak akibat lemahnya pengawasan.
Anggota Pansus Perparkiran, M. Taufik Zoelkifli, mengungkapkan kerusakan mesin TPE berdampak signifikan pada pendapatan daerah. “Pendapatan turun dari Rp18 miliar menjadi Rp8,9 miliar,” ujarnya.
Taufik meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk segera mengoptimalkan sistem TPE yang ada. Ia menilai perbaikan pengelolaan parkir sangat mendesak untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesi atau MTI Pusat, Djoko Setijowarno, juga menyoroti masalah ini. “Parkir seharusnya menjadi bagian dari manajemen lalu lintas, bukan sekadar ladang penerimaan daerah,” ucap Djoko.
Menurut Djoko, parkir liar yang marak di Jakarta telah merusak fungsi trotoar dan merugikan pejalan kaki. “Trotoar pun kerap disalahgunakan untuk parkir motor,” ujarnya.
Dalam keterangan tertulisnya yang kami akses pada Minggu 27 April 2025, Djoko Setijowarno melampirkan data Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta terkait pendapatan parkir mengalami fluktuasi signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada 2017, pendapatan mencapai Rp107,898 miliar, sementara pada 2024 hanya Rp57,220 miliar.
Djoko mengungkapkan adanya indikasi penguasaan lahan parkir oleh ormas dan kelompok politik tertentu. “Ini sudah menjadi komoditas politik di beberapa wilayah Jakarta,” ucap Djoko.
Ia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengambil langkah berani untuk mengatasi persoalan parkir. “Parkir harus diarahkan untuk mendukung moda transportasi umum, bukan memanjakan kendaraan pribadi,” ucapnya menegaskan.
Djoko juga menyarankan penerapan parkir berlangganan dan zonasi tarif, dengan tarif tinggi di pusat kota. Menurutnya, petugas parkir perlu digaji tetap sesuai UMR dan mendapat fasilitas BPJS.
“Optimalisasi parkir bisa menjadi sumber pembiayaan angkutan umum di Jakarta, dan bahkan bisa menjadi contoh nasional,” ujar Djoko Setijowarno.
Sumber : rri.co.id
Add a Comment