Pjs Gubernur DKI Harus Netral dan Bisa Lanjutkan Program Anies

Pada bulan Oktober 2022 mendatang, masa jabatan Anies Rasyid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir. Sesuai Undang-undang, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh pejabat sementara (Pjs) yang bakal ditunjuk oleh Presiden RI.

Sejumlah nama pun mulai beredar, untuk menduduki orang nomor satu di DKI. Menanggapi itu,m Sekretaris MPW DPW PKS DKI Taufik Zulkifli meminta agar figur pengganti Anies Baswedan merupakan orang yang berlatar belakang non simpatisan partai.

“Tidak boleh orang partai tertentu. Harus orang yang netral dan tidak memiliki kepentingan terhadap kelompok tertentu,” ujarnya.

Kata Taufik, sebenarnya jika harus dilakukan pergantian merupakan hak partai pengusung. Namun, jika harus dari figur Aparatur Sipil Negara (ASN), harus yang bisa menjadi pengayom bagi warga Jakarta.

“Karena Jakarta ini multi etnis. Harus orang yang bisa masuk ke dalam semua golongan, baik agama, ras dan kelompok lainya,” ucapnya.

Untuk program kerja, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini berharap bisa melanjutkan program yang sudah berjalan.

“Sumur resapan, transportasi dan program lainya agar bisa dilanjutkan. Supaya Jakarta bisa sejajarkan dengan kota besar lainya di dunia,” pungkasnya.