Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut Gubernur Anies Baswedan sedang membangun dinasti menjelang akhir masa jabatannya. PKS membela Anies.
“Penggantian pejabat di Pemprov DKI Jakarta semuanya dalam batas yang wajar. Beberapa jabatan malahan masih kosong atau dijabat oleh Plt (Pelaksana Tugas),” kata Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli saat dihubungi, Minggu (4/9/2022).
Anggota Komisi B itu menekankan, Anies sebagai gubernur memiliki kewenangan merombak pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hingga masa jabatannya habis.
Sedangkan pergantian direksi BUMD merupakan bentuk penyegaran semata demi meningkatkan kinerja perusahaan.
“Yang mempunyai wewenang dari penggantian pejabat di kalangan Pemprov DKI Jakarta adalah Gubernur DKI Jakarta, bukan orang lain. Dan gubernurnya sekarang masih Anies Baswedan sampai dengan 16 Oktober 2022,” jelasnya.
Karena itu, Taufik menganggap istilah dinasti kurang tepat ditujukan untuk Anies. Sebab, kata dia, istilah itu lebih tepat ditujukan kepada pejabat yang menempatkan anggota keluarganya sendiri di jabatan publik.
“Kemudian sebutan dinasti itu lebih tepat jika disematkan pada pejabat yang menempatkan anaknya, menantunya, saudaranya di jabatan publik tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas dari yang bersangkutan,” tegasnya.
Dia meyakini, Anies masih mempertimbangkan aspek kompetensi ketika menunjuk pejabat baru. “Adapun Anies Baswedan masih sangat mempertimbangkan aspek the right Man in the right place,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku heran dengan tindakan Gubernur Anies Baswedan yang mengganti jabatan pimpinan tinggi pratama di penghujung masa jabatannya. Dia lantas menganggap Anies sedang membangun dinasti di akhir masa jabatannya.
“Makanya, ada apa? Kan masa jabatannya sebentar lagi akan habis. Kok malah bangun dinasti,” kata Pras melalui keterangan tertulis, Jumat (2/9/2022).
Pras mencontohkan, pada Selasa (30/8) lalu, Anies melantik tiga pejabat eselon II, yaitu Asisten Deputi Kebudayaan Mawardi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Atika Nurahmania dan Wakil Kepala Badan Pengelolaa Keuangan Daerah (BPKD) Nasrudin Djoko.
Tak hanya itu, Pras juga menyoroti langkah Anies mengganti direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis. Seperti misalnya, Perumda Pasar Jaya, PT MRT Jakarta Perseroda hingga PT Pembangunan Jaya Ancol.
“Padahal BUMD-BUMD itu sedang lari kencang-kencangnya, kayak MRT, ini kan lagi ngebut menyelesaikan pembangunan fase II. MRT itu program nasional bukan provinsi lho,” ujarnya.
Pras memandang, Anies semestinya bekerja keras menuntaskan RPJMD di akhir masa jabatannya. Dia menyayangkan langkah Anies mengotak-atik dan menempatkan orang-orangnya di SKPD dan BUMD.
“Etikanya, saat mau akhir masa jabatan memudahkan kerja penerusnya. Bukan membebani dengan menempatkan orang-orangnya,” tandasnya.
