Dinas Bina Marga DKI Jakarta memiliki ide agar jalur pejalan kaki di depan Kedutaan Besar AS dialihkan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan. Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PKS M Taufik Zoelfikli memandang cara tersebut justru terkesan terburu-buru dan tak simpatik terhadap nasib pejalan kaki.
“Jawaban Bina Marga yang akan mencari trotoar alternatif baru untuk pejalan kaki di sana tidak simpatik, terlalu terburu-buru, dan tidak menggambarkan wibawa dari sebuah negara yang berdaulat,” kata Taufik kepada wartawan, Selasa (6/6/2023).
Taufik lantas mempertanyakan apakah jalan setapak tersebut berada di lahan milik Kedutaan Besar AS. Sebab, yang ia ketahui, trotoar yang dibangun di depan kedutaan besar merupakan fasilitas milik pemerintah daerah. Dia juga membandingkan trotoar yang ada di Kedubes AS dengan kedutaan besar lainnya, yang trotoarnya tetap terbuka sehingga bisa dilintasi pejalan kaki.
“Jalan setapak di depan Kedubes AS itu apakah termasuk bagian dari lahan Kedubes AS? Saya lihat itu bukan bagian dari Kedubes. Karena di situ ada trotoar yang dibangun oleh pemda DKI. Mestinya itu kan tanah negara atau pemda. Apalagi di depan kedubes-kedubes lain, trotoar tetap dipakai untuk kepentingan warga Jakarta. Karena itu dibangun dari dana APBD atau APBN sebagai fasilitas bagi warga atau rakyat Jakarta,” ujarnya.
Politikus PKS itu meminta Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai hal tersebut. Menurutnya, bisa saja ada perjanjian yang tak diketahui pemerintah daerah terkait penutupan trotoar Kedubes AS.
“Saya harap pemda DKI Jakarta bertanya kepada pemerintah pusat tentang status trotoar tersebut. Apakah memang ada perjanjian yang tidak diketahui pemda DKI tentang tanah tersebut, sehingga tanah tersebut bisa ditutup untuk kepentingan negara lain? Jika tidak ada, pemda DKI Jakarta harus segera memenuhi hak warga Jakarta dengan membuka trotoar tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PKS lainnya, Dedi Supriadi, menganggap penutupan trotoar di depan Kedubes AS sebagai isu lama. Karena itu, dia berharap Pemprov DKI segera berkirim surat kepada Kedubes AS untuk menyamakan persepsi keberadaan jalur pedestrian.
“Ini masalah lama ya. Tadinya kami berharap, dengan selesainya pembangunan gedung baru Kedubes AS, akan ada perubahan terkait ketersediaan (jalur) pedestrian. Ternyata hal tersebut tetap tidak tersedia,” ujarnya.
“Harapannya, Pemprov bisa menyurati pihak Kedubes untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya keberadaan (jalur) pedestrian. Kan setelah Kedubes itu ada kantor Wapres, Pemprov, Lemhannas, Perpusnas, dan lain-lain, yang menjadi tujuan pejalan kaki. Jika diketahui alasan kenapa pihak Kedubes mengambil lahan pedestrian, mungkin bisa dicarikan solusi terbaik,” sambungnya.
Sebelumnya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mendengar aspirasi pejalan kaki yang meminta agar trotoar di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) dibuka. Bina Marga meresponsnya dengan ide mengalihkan jalur pejalan kaki agar tidak lewat trotoar depan Kedubes Negeri Paman Sam itu.
Sebagaimana diketahui, Kedubes AS berlokasi di Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, berada tak jauh dari Balai Kota Jakarta dan bertetangga langsung dengan Istana Wakil Presiden RI. Trotoar di Kedubes AS ditutup barier beton dan kawat berduri. Trotoar itu sudah lama ditutup.
“Dalam hal terdapat suatu area/jalur pejalan kaki yang tidak bisa digunakan, baik yang sifatnya sementara atau menerus, misalkan oleh karena adanya suatu pekerjaan konstruksi atau adanya suatu event yang memakai ruang trotoar atau sebab lainnya, seyogianya dipersiapkan jalur pengalihan pejalan kaki (detour sidewalk) dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan dan keterjangkauan (safe, convenient, and accessible) bagi para pejalan kaki,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni, kepada detikcom, Kamis (1/5).
Hingga kini, pejalan kaki harus menempuh jalur aspal jalan raya lantaran trotoar depan Kedubes AS ditutup. Jalur itu tentu tidak aman bagi pedestrian karena jalan raya itu digunakan oleh kendaraan bermotor. Hingga saat ini, Dinas Bina Marga belum menyebut ide pembukaan trotoar depan Kedubes AS, melainkan berpikir untuk membuat jalur pengalihan pedestrian.
