PANDEMI covid-19 bukan hanya berdampak negatif pada pembangunan di Jakarta tapi pada seluruh daerah di Indonesia.
Tapi, karena DKI Jakarta adalah Ibu Kota, dampak menurunnya ekonomi di Jakarta paling mudah disorot masyarakat. Apalagi Jakarta berkali-kali menjadi ‘juara’ dalam jumlah penderita Covid-19.
“Pemprov DKI Jakarta jangan bicara tentang program pembangunan yang tidak terkait penanggulangan covid-19 dulu saat ini. Tapi, semua program harus diarahkan ke sana kecuali pembangunan infrastruktur yang kalau dihentikan justru akan merugi (karena jadi mangkrak) seperti penyelesaian Jakarta International Stadium (JIS) dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki,” kata anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (27/6).
Program penanggulangan covid-19 harus dimaksimalkan. Misalnya vaksinasi, penambahan fasilitas, sarana rumah sakit, dan juga program ketahanan pangan warga.
Program ketahanan pangan itu misalnya bagaiman warga bisa budidaya ikan, menanam sayuran di halaman rumahnya seperti urban farming dan lain-lain.
“Tetapi saya lebih setuju kalau Jakarta di-lockdown dulu sebulan atau dua bulan. Di masa lockdown itu, seluruh warga DKI harus divaksin. Pemda ataupun pemerintah pusat benar-benar harus memenuhi kebutuhan rakyat. Setidaknya, kebutuhan barang primer seperti sembako,” ujar anggota Fraksi PKS itu.
Opsi lockdown harus diambil mengingat kasus positif covid-19 sudah sangat tinggi hingga dua kali lipat dari yang pernah dicapai pada tahun lalu.
“Kita berkorban lockdown 100% selama dua atau tiga bulan. Tapi setelah itu diharapkan tingkat pandemi di Jakarta turut secara signifikan,” tandasnya.
Setelah masalah kesehatan warga selesai barulah Jakarta bisa bicara pembangunan ekonomi. Namun, ia menyoroti masalah izin lockdown yang membutuhkan persetujuan pemerintah pusat. Sebab, menurut dia, pemerintah pusat kerap kali berseberangan dengan pemerintah daerah.
Sumber: https://m.mediaindonesia.com/megapolitan/414874/anggota-dprd-dki-setuju-jakarta-terapkan-lockdown
