Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berbicara mengenai polemik jalur sepeda di Ibu Kota di hadapan mitra organisasi internasional DKI. Salah satu yang disinggung adalah rencana membekukan (freeze) program jalur sepeda pada tahun depan.
Heru awalnya menjelaskan, Jakarta sebagai Ibu Kota memiliki berbagai tantangan, dari penurunan muka tanah hingga polusi udara. Menurutnya, permasalahan ini tak bisa diselesaikan dengan mudah seperti negara-negara tetangga mengatasinya.
“Jakarta memang harus menurunkan emisi atau yang membuat sebuah kota menjadi polusi kan, nah itu tantangan juga, tantangannya adalah tidak semudah negara-negara bapak, kami khususnya di Jakarta ada mitra dengan DPRD ada dengan. Lokal NGO, itu yang harus didiskusikan,” kata Heru Budi saat jamuan makan siang bersama mitra organisasi internasional Pemprov DKI Jakarta di Hutan Kota by Plataran, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (18/11/2022).
Heru kemudian berbicara mengenai rencana pembekuan jalur sepeda yang diprotes berbagai pihak. Sebagai informasi, Pemprov DKI memang sempat menghapus usulan anggaran pembangunan jalur sepeda pada RAPBD 2023. Padahal, kata dia, dia ingin setiap program dijalankan melihat kualitas, bukan kuantitas semata.
“Tadi pagi contoh saja dengan Mbak Faela ITDP, saya mengambil kebijakan untuk ‘freeze’ jalur sepeda sudah ribut, baru freeze saja. Nah, tujuan saya baik, kok, saya tidak ingin kuantitas, saya ingin kualitas, kita kira seperti itu,” ujar Heru.
Heru kemudian membandingkan jalur sepeda di Jakarta dengan Eropa. Di negara Eropa, menurut dia, kondisi jalur sepeda baik serta menunjang aktivitas warga sekitar.
“Saya agak singgung dikit seperti jalur sepeda. mungkin bapak-bapak di negara Eropa itu sangat baik dan dibutuhkan,” jelasnya
Meski begitu, Heru kembali menekankan tak semua kebijakan negara asing bisa diterapkan di Tanah Air. Pasalnya, keadaan kedua negara sangatlah berbeda. Karena itulah, pihaknya sangat terbuka terhadap masukan berbagai pihak untuk kemajuan Kota Jakarta.
“Tapi semua kebutuhan kehidupan di sana tidak bisa implementasikan di sini, cuaca panas, jaraknya jauh, banyak (faktor), misal dari Bekasi ke Bogor tidak bisa juga naik sepeda, berbasis transport umum,” terangnya.
“Nah poin-poin itu yang menjadi pembicaraan kita sekali lagi saya ingin mendengar masukan,” tambah dia.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan Komisi B DPRD sepakat memasukkan anggaran jalur sepeda dalam RAPBD 2023 sebesar Rp 7,5 miliar. Setelah sebelumnya, anggaran itu dihapus dari RAPBD 2023.
Hal itu diungkap oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli. Politikus PKS itu menyampaikan keputusan memasukkan kembali anggaran jalur sepeda itu diputuskan dalam rapat pembahasan RAPBD 2023 tingkat komisi pada Rabu (16/11) malam.
“Iya (dimasukkan lagi), kemarin di rapat komisi, baru semalam, dimasukkan lagi. Tadinya kan dicoret ya,” kata M Taufik kepada wartawan, Kamis (17/11).
M Taufik menuturkan alokasi anggaran untuk jalur sepeda yang disepakati sebesar Rp 7,5 miliar. Angka ini meliputi Rp 5 miliar untuk pemeliharaan, Rp 2 miliar untuk evaluasi jalur sepeda yang sudah ada, serta Rp 500 juta untuk sosialisasi hasil evaluasi.
“Saya sebenarnya masih agak kecewa dengan keputusan tersebut. Berarti kan tidak ada penambahan atau perluasan atau perkembangan lajur sepeda. Tapi ya sudah, pelan-pelan saja dulu,” jelas dia.
