Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana mengaktifkan lagi interpelasi Formula E yang digagas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
Menurut Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, wacana tersebut sudah tidak relevan lagi. Sebab, substansi yang dipersoalkan sudah terjawab.
“Mengada-ada itu. Sudah terjawab kok substansi yang ditanyakan, misalnya soal komitmen fee, keuntungan penyelenggaraan sudah terjawab di rapat terakhir RAPBD 2023 di Komisi B minggu lalu,” jelasnya saat dihubungi wartawan, Kamis (24/11/2022).
Taufik mengatakan, dalam rapat terakhir mpekan lalu itu, pihak PT Jakpro telah membeberkan keuntungan finansial dari penyelenggaraan Formula E yang mencapai lebih dari Rp6 miliar.
Namun, dia pun mengakui ada anggota Komisi B yang mempertanyakan kecilnya keuntungan dibandingkan besaran biaya penyelenggaraan yang lebih dari Rp500 miliar.
“Keuntungan lebih dari Rp6 miliar itu kan baru dari sisi event, belum keuntungannya terhadap ekonomi makro. Pengunjung hotel naik, pariwisata naik, UMKM juga naik. Itu efek dominonya luas,” kata Taufik yang juga anggota Komisi B.
Dia juga membandingkan keuntungan yang didapat dari penyelenggaraan Asian Games dibanding dengan biaya pembangunan venue dan infrastruktur lainnya. Keuntungan finansial untuk pemerintah tidak seberapa dibandingkan efek ekonomi, pariwisata, hiburan yang melebar ke masyarakat secara langsung.
“Kenapa itu tidak dipersoalkan. Formula E ini bukan hanya soal keuntungan tetapi juga branding negara di dunia internasional, itu juga keuntungan,” jelasnya.
Karena itu, Taufik setuju dengan pernyataan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang memberi lampu hijau kepada PT Jakpro untuk menyelenggarakan event serupa tahun 2023 mendatang. Menurut dia, ajang balap Formula E sangat layak untuk diselenggarakan lagi dengan Jakarta sebagai tuan rumah selama tiga tahun berturut-turut.
Sebelumnya, Gembong Warsono mengajukan dua syarat kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk memuluskan penyelenggaraan Formula E tahun depan yakni biaya penyelenggaraan tidak lagi bersumber dari APBD melainkan Bisnis to Bisnis (B to B) antara PT Jakpro dengan pihak FEO.
Kedua, Fraksi PDIP meminta interpelasi Formula E digulirkan kembali untuk meminta pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan Formula E yang digelar Juni lalu.
