Jakarta. Aleg DPRD DKI FPKS M.Taufik Zoelkifli berharap Pansus Kawasan Berikat Nusantara (KBN) tetap fokus bekerja di masa pandemi ini agar mampu menghasilkan rekomendasi terbaik mengenai rencana DKI menjadi pemilik saham mayoritas di PT KBN.
M. Taufik Zoelkifli yang biasa disapa MTZ Mengatakan jika Pemprov DKI dapat meningkatkan sahamnya di PT KBN menjadi mayoritas, maka DKI dapat mengembangkan kawasan ekonomi khusus di daerah Marunda, selain itu DKI juga dapat membangun pelabuhan sendiri serta akan memudahkan penataan ruang di Jakarta Utara agar lebih baik dan berdampak ekonomi bagi Pemprov.
“Pada prinsipnya kami mendukung pembangunan pelabuhan Marunda. Karena melihat Pelabuhan Tanjung Priok juga sudah overload, namun kita harus hati-hati mengambil keputusan karna begitu banyak permasalahan di sekeliling PT KBN” ujar MTZ saat ditemui di Kawasan Pulogadung (3/9/2020).
MTZ menambahkan pembangunan Pelabuhan Marunda sampai saat ini belum mendapatkan izin Kementerian Perhubungan. Salah satu penyebabnya adalah penyalahgunaan lahan yang dilakukan beberapa pihak yang menyewa lahan di KBN.
“KBN harus melakukan pengecekan dan evaluasi menyeluruh terhadap para penyewa lahan, sehingga izin untuk melakukan pembangunan Pelabuhan Marunda bisa secepatnya terealisasi”, lanjut MTZ.
M. Taufik Zoelkifli mengatakan saat ini kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT KBN hanya sebesar 26,85 persen, sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki mayoritas saham sebesar 73,15 persen. Core bisnis PT KBN adalah mengelola kawasan industri baik yang berstatus kawasan berikat (Export Processing Zone) maupun non berikat.
M. Taufik Zoelkifli berharap keputusan yang akan dihasilkan oleh Pansus KBN harus berdampak baik terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI dan keberpihakan terhadap warga bukan malah sebaliknya. Karena permasalahan ini sudah cukup lama menyita waktu dan berlarut-larut.
