Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan program LPDP Jakarta dilaksanakan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik titipan.

“LPDP Jakarta jangan sampai menjadi ajang titipan. Seluruh proses seleksi harus terbuka, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan karena program ini menggunakan sumber daya publik dan menyangkut masa depan anak-anak Jakarta,” kata MTZ di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menurut MTZ, Pemprov DKI perlu membuka secara jelas persyaratan peserta, kuota penerima, tahapan seleksi, indikator penilaian, jadwal seleksi hingga mekanisme pengaduan.

“Jangan hanya diumumkan siapa yang lolos. Masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana proses dan parameter seseorang dinyatakan lolos. Transparansi akan membangun kepercayaan publik,” ujar MTZ yang juga anggota Komisi B.

MTZ juga menekankan agar program tersebut benar-benar memprioritaskan warga Jakarta yang berprestasi namun memiliki keterbatasan ekonomi.

“Prinsipnya tidak boleh ada titipan dan tidak boleh ada perlakuan khusus. Semua peserta harus memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kondisi ekonominya,” tegas MTZ.

Ia berharap LPDP Jakarta menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul yang nantinya dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan Jakarta.