DPRD dan Pemprov DKI Jakarta kembali memasukkan anggaran jalur sepeda dalam Rancangan APBD 2023. Meski begitu, alokasi anggaran itu bukan untuk penambahan jalur sepeda.
Hal itu diungkap oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli. Politikus PKS itu menyampaikan keputusan memasukkan kembali anggaran jalur sepeda itu diputuskan dalam rapat pembahasan RAPBD 2023 tingkat komisi pada Rabu (16/11/2022) malam.
“Iya (dimasukkan lagi), kemarin di rapat komisi, baru semalam, dimasukkan lagi. Tadinya kan dicoret ya,” kata M Taufik kepada wartawan, Kamis (17/11/2022).
M Taufik menuturkan alokasi anggaran untuk jalur sepeda yang disepakati sebesar Rp 7,5 miliar. Angka ini meliputi Rp 5 miliar untuk pemeliharaan, Rp 2 miliar untuk evaluasi jalur sepeda yang sudah ada, serta Rp 500 juta untuk sosialisasi hasil evaluasi.
“Saya sebenarnya masih agak kecewa dengan keputusan tersebut. Berarti kan tidak ada penambahan atau perluasan atau perkembangan lajur sepeda. Tapi ya sudah, pelan-pelan saja dulu,” jelas dia.
Adapun anggaran jalur sepeda berasal dari pergeseran sejumlah kegiatan, salah satunya alokasi untuk command center Dishub DKI, sehingga penambahan anggaran ini tak mempengaruhi pagu anggaran untuk SKPD Dishub DKI yang telah disepakati.
“Jadi ini (hasil) digeser. Itu juga kemarin saya protes karena itu digesernya dari anggaran yang harusnya untuk command center ya, sebagian dari situ,” terangnya.
Alasan Memasukkan Kembali Anggaran Jalur Sepeda
M Taufik mengungkap alasan anggaran jalur sepeda dimasukkan kembali. Salah satunya karena munculnya polemik di tengah masyarakat.
Kendati begitu, M Taufik menyebut keputusan ini bisa saja berubah dalam pembahasan RAPBD 2023 di tingkat Badan Anggaran DPRD DKI mendatang.
“Sebenarnya ada dinamika sebelum ketok palu di rapat Badan Anggaran. Sebenarnya ini masih bisa. Jadi kemarin saya usulkan ‘oh, ini harus ada, nih’. Salah satunya ini tekanan dari masyarakat juga ada,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda di Ibu Kota pada 2023. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan hal ini diputuskan atas saran sejumlah anggota Dewan.
Hal itu disampaikan oleh Syafrin Liputo saat mengikuti rapat pembahasan RAPBD 2023 bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/11/2022).
Syafrin berujar mulanya DKI mengalokasikan dana Rp 38 miliar. Namun anggaran itu akhirnya dinolkan.
“Sesuai dengan arahan dari Pak Manuara, Pak Gilbert, dan Bu Sekom (Wa Ode) bahwa untuk jalur sepeda semula dianggarkan sebesar Rp 38 miliar kemudian kami usulkan untuk dinolkan,” kata Syafrin Liputo di lokasi, Jumat (11/11/2022).
Di samping itu, DKI sempat berencana mengajukan anggaran Rp 1,99 miliar untuk mengevaluasi jalur sepeda secara menyeluruh. Namun pihaknya memutuskan menggandeng pihak ketiga untuk proses evaluasi.
“Sehingga tak butuhkan lagi APBD,” jelasnya.
Nantinya, proses evaluasi akan dilakukan bersama dalam satu organisasi non-pemerintahan (NGO) mulai 2023.
