Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Zoelkifli menilai sepekan sejak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menduduki kursi nomor satu di DKI, tak ada pergerakan signifikan yang dilakukannya.
“Belum ada gerakan yang signifikan. Jadi belum bisa saya bilang apa-apa kecuali soal (posko) pengaduan yang diadakan lagi di Balai Kota,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/10).
Itu pun, menurut Taufik, dalam penerapannya Heru justru malah mengajarkan warga yang datang mengadu ke Balai Kota untuk menggunakan layanan aduan menggunakan aplikasi JAKI yang sudah ada sejak zaman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Jadi ini lucu. Sebenarnya sudah benar yang lalu pakai JAKI. Dengan JAKI itu kemudian gubernur atau Pemprov DKI bisa mengontrol bagaimana tanggapan dari para pamong, lurah, camat, dan pejabat yang punya tanggung jawab di situ karena ada sanksi juga kalau misalnya tidak segera memberikan tanggapan,” jelasnya.
Anggota DPRD DKI Komisi B itu mengungkapkan, saat pengaduan warga kemudian dipindahkan lagi ke Balai Kota, hal itu justru membuat pengaduan jadi terbatas karena banyak warga yang tak bisa datang langsung ke lokasi.
“Kemudian juga ini tindak lanjutnya jadi lebih lama kalau manual gini. Lebih lama, lebih susah,” klaim Taufik.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, sejak awal aplikasi JAKI sudah baik untuk dijadikan pijakan baru untuk warga Jakarta semakin fleksibel melaporkan keluhannya kepada pemerintah. Taufik mencontohkan banyak orang yang saat ini sudah banyak menggunakan aplikasi pertemuan daring seperti Zoom. Dengan hal itu banyak hal jadi mudah.
“Kalau JAKI ada masalah yang perlu ketemu tatap muka ya ketemu, masyarakat bisa datang ke lurah atau camatnya. Itu bisa ketemu, bukan malah dipindah lagi ke Balai Kota,” tandasnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memang sempat mengaku mengajarkan cara mengadu lewat aplikasi JAKI kepada warga yang mengadu ke Balai Kota DKI. Hal itu ia lakukan saat memantau posko aduan yang baru dibuka dua hari di lokasi.
“Ada beberapa warga mengadu, tapi tak ajarin sistem JAKI. Jadi ada satu dua warga minta diajarin kita ajarin,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (19/10).
