Kualitas udara Jakarta disorot luas lantaran berada di urutan teratas kota dengan polusi tertinggi di dunia. Kondisi itu membuat Pemerintah Provinsi DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan dicibir karena kualitas udara buruk dirasakan warga jelang ulang tahun Jakarta ke-495.
Menanggapi itu, Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan Pemprov Jakarta sebenarnya sudah mengantisipasi penurunan kualitas udara sejak 2019. Menurut dia, itu dibuktikan dengan keluarnya Instruksi Gubernur atau Ingub Nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas Udara.
Dia menjelaskan Ingub itu berisi antara lain angkutan umum di Jakarta tak ada yang berusia di atas 10 tahun dan mesti lulus uji emisi. Kemudian, warga dilibatkan berpartisipasi melalui kebijakan perluasan kebijakan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir di daerah yang terlayani angkutan umum.
“Memperketat uji emisi kendaraan pribadi dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun mulai tahun 2025,” kata MTZ, sapaan akrabnya, Rabu, 22 Juni 2022.
MTZ juga menambahkan dalam Ingub itu juga mendorong peralihan moda transportasi umum dan mempercepat pembangunan fasilitas pejalan kaki. Selain itu, juga pengendalian terhadap sumber polutas aktif atau cerobong industri aktif.
“Optimalisasi penghijauan pada sarana dan prasarana publik dan mendorong adopsi prinsip green building di seluruh gedung,” tutur Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah DPD PKS DKI itu.
Dia menekankan sebagian besar Ingub tersebut sedang dan sudah dilaksanakan. Ia mencontohkan seperti peremajaan angkutan umum oleh Dishub dan PT TransJakarta. Lalu, soal pengoperasian bus-bus bertenaga listrik. “Pelebaran trotoar-trotoar untuk pejalan kaki. Pembuatan jalur sepeda, penghijauan, penempatan panel solar di rooftop gedung-gedung sekolah dan pemerintah,” sebut MTZ.
Kemudian, ia juga program Gubernur Anies lainnya seperti ajang Formula E sebagai promosi alternatif energi listrik yang ramah lingkungan untuk menggantikan energi fosil. “Di sana sini masih terdapat banyak kekurangan dan keterlambatan. Tapi arah pembangunannya sudah on the track,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyinggung IQ Air Quality Monitoring System (AQMS) milik swasta yang melaporkan kadar udara Jakarta dalam beberapa hari terakhir menjadi kotor di dunia. Dia meragukan hal itu karena Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI punya Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang hasil pembacaannya tidak separah AQMS.
“Masih dalam kualitas ‘sedang’. Sedangkan BMKG juga mengatakan bahwa salah satu sebab dari polusi udara adalah pergerakan angin yang membawa massa udara dari timur dan timur laut yang menuju Jakarta,” jelas MTZ.
Meski demikian, menurutnya terlepas dari pengukuran mana yang lebih benar perlu tindakan darurat sementara yang harus diambil dari situasi ini. Namun, ia menilai merujuk penjelasan dari beberapa pejabat eksekutif Pemprov DKI Jakarta akan ada action jangka pendek yang harus segera diambil.
“Mungkin bisa dengan menutup sementara cerobong-cerobong industri di Jakarta. Memperluas area dan waktu ganjil genap. Menyiram Jakarta dengan hujan buatan. Dengan menggandeng para ahli lingkungan hidup dan teknologi rekayasa iklim/cuaca,” ujarnya.
Lebih lanjut, selain kebijakan untuk jangka pendek, ia mengatakan program jangka panjang dalam Ingub juga mesti tetap dijalankan secara konsisten. Bagi dia, Anies dalam persoalan udara kotor Jakarta sudah berbuat dengan kebijakannya.
“Saya tidak melihat bahwa Gubernur berdiam diri dalam soal ini. Saya mengenal beliau sebagai orang yang penuh perhitungan dan punya langka-langka antisipatif yang cukup visioner,” katanya.
