Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana menghilangkan program pembangunan jalur sepeda yang jadi warisan Gubernur Anies Baswedan di tahun 2023 mendatang.
Anggaran Rp38 Miliar yang sudah dialokasikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di APBD 2023 pun bakal dinolkan.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) yang mengaku sangat mengecam hal tersebut.
“Saya beda pendapat (dengan anggota Komisi B lainnya), lajur sepeda disertai pedestrian yang lebar kemudian juga peningkatan sarana transportasi publik di Jakarta itu merupakan solusi yang elegan dari gubernur sebelumnya untuk mengatasi kemacetan Jakarta,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (14/11/2022).
Dengan adanya jalur sepeda, diharapkan masyarakat menggunakan kendaraan alternatif ramah lingkungan untuk beraktivitas.
Keberadaan jalur pedestrian yang lebih dan nyaman, serta perbaikan sistem transportasi di ibu kota pun diharapkan bisa mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi.
“Kalau banyak orang menggunakan transportasi umum dan juga menggunakan sepeda, maka di jalan-jalan tidak banyak lagi kendaraan pribadi dan polusi juga akan berkurang,” ujarnya.
Tak hanya itu, usulan anggaran Rp1,9 miliar untuk evaluasi program jalur sepeda yang diajukan Dishub DKI pun tak disetujui oleh DPRD DKI.
Komisi B DPRD DKI meminta agar dana tersebut tak diambil dari kas daerah.
“Jadi bukan dinolkan, tapi tidak memakai dana APBD dan harus bekerja sama dengan pihak lain,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia mengaku bakal memperjuangkan di Badan Anggaran (Banggar) agar program jalur sepeda tetap dianggarkan di 2023 mendatang.
Sebab, menurutnya jalur sepeda merupakan program baik yang harus diteruskan oleh Pemprov DKI yang kini dipimpin oleh penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
“Bila nol anggaran jalur sepeda tahun depan, itu bukti dari konyolnya politik di Jakarta,” kata dia.
