Analis Politik dan Kebijakan Publik Adib Miftahul mendukung rencana relokasi warga Tanah Merah dari kawasan sekitar Depo Pertamina Plumpang.
Menurutnya, kebijakan merelokasi warga ini lebih efektif ketimbang memindahkan depo bahan bakar minyak tersebut.
“Yang paling mudah itu adalah warganya yang direlokasi. Tinggal nanti diganti untung dan ini bisa menyelesaikan sebuah persoalan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2023).
Menurutnya, warga perlu direlokasi lantaran lahan yang mereka tempat saat ini sangat berbahaya.
Terlebih, lahan itu seharusnya jadi buffer zone atau wilayah steril, sehingga seharusnya tidak ada pemukiman yang berdiri di kawasan tersebut.
“Karena itu adalah obyek vital, warganya yang memang harus direlokasi. Tapi dengan ganti untung, saya kira dengan anggaran pemerintah itu bisa dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, relokasi warga ini jadi pilihan yang paling tepat mengingat pemindahan depo pertamina ini pasti bakal menyedot anggaran hingga triliunan rupiah.
Pembuatan depo baru pun diprediksi memakan waktu dua tahun sehingga baru bisa dipindah pada 2024 mendatang.
Belum lagi adanya potensi gangguan distribusi BBM di wilayah Jakarta dan sekitar saat proses pemindahan depo.
“Jadi memang solusinya yang paling adalah depo itu tetap di siru dan warga yang direlokasi,” tuturnya.
Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini sekaligus menjawab soal usul Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli yang menyarankan agar Depo Pertamina Plumpang dipindah ke lokasi yang lebih aman.
Adapun saran itu diberikan politikus senior PKS ini lantara kebijakan tersebut lebih memihak pada rakyat.
“Lebih baik Depo Pertamina yang direlokasi. Lebih mahal tapi lebih berpihak pada rakyat kecil,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (3/2/2023).
Hal ini diungkapkannya menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberikan dua pilihan untuk merelokasi warga atau memindah depo tersebut untuk mencegah tragedi kebakaran hebat itu terulang kembali di kemudian hari.
Anggota Komisi B DPRD DKI ini pun turut menyayangkan pihak-pihak yang justru mempolitisasi tragedi terbakarnya Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3/2023) lalu ini.
Pasalnya, belakangan banyak pihak yang justru menyalahkan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas jatuhnya banyak korban dalam tragedi tersebut.
“Saat ini yang dibutuhkan warga adalah bagaimana menolong mereka. Bagaimana mengevakuasi mereka dan melihat penyebab dari kebakaran tersebut,” ujarnya.
“Bukan malah memanfaatkannya sebagai senjata politik. Ini bukan saatnya,” sambungnya.
MTZ pun pasang badan buat Anies yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan di lahan dekat Depo Pertamina Plumpang.
Meski IMB itu diterbitkan di atas lahan ilegal, namun menurutnya pihak yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini ialah Pertamina.
Pasalnya, ini bukan kali pertama depo tersebut terbakar. Tragedi serupa pernah terjadi di tahun 2009 silam.
“Yang harus introspeksi duluan adalah Pertamina, bagaimana safety system di sana ditingkatkan supaya tidak terjadi lagi kebakaran di masa yang akan datang,” tuturnya.
Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo memberikan dua instruksi usai kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3/2023) malam.
Peristiwa ini menyebabkan 19 orang dilaporkan meninggal dunia dan 49 luka-luka akibat kebakaran ini. Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (5/3/2023), sebanyak 1.085 warga saat ini masih berada di pengungsian.
Presiden yang sempat mengunjungi posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakarta, Minggu, sempat menyampaikan belasungkawa kepada para korban.
“Saya ingin menyampaikan ucapan belasungkawa kepada para korban atas kejadian di Plumpang ini,” ucap Presiden.
