Komunitas Bike to Work Indonesia menyayangkan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tidak melanjutkan pembangunan jalur sepeda di Ibu Kota.
Ketua Umum Komunitas Bike to Work Indonesia Fahmi Saimima mengatakan, langkah tersebut merupakan sebuah kemunduran karena keberadaan jalur sepeda sejatinya mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat.
“Pembangunan Jakarta yang tidak lagi car-oriented perlu didukung sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Itu merupakan cermin dari majunya peradaban kota,” ujar Fahmi, Senin (14/11/2022).
“Sekarang orientasi itu dipaksa berhenti dan malah mundur,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI dilaporkan mengadakan anggaran sebesar Rp 38 miliar untuk pembangunan sekitar 500 kilometer jalur sepeda di tahun 2023 mendatang.
mendapat kritikan dari anggota DPRD DKI Jakarta yang mengatakan bahwa jalur sepeda di Jakarta tidak berfungsi dan malah digunakan sebagai lahan parkir, Pemprov DKI memutuskan untuk menghapus anggaran tersebut.
Fahmi mengatakan, klaim dari DPRD DKI Jakarta tidak didukung kajian memadai. Ia pun membantah anggapan jalur sepeda di Jakarta tidak berfungsi.
Fahmi mengatakan, berdasarkan survei Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada 2021, jalur sepeda terproteksi di Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalur sepeda dengan tingkat okupansi yang cukup tinggi.
“Jalur sepeda Jalan Sudirman memiliki tingkat penggunaan yang penuh dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB dengan total jumlah pesepeda 2.194 (volume dua arah),” ucap Fahmi.
“Penggunaan jalur sepeda tinggi saat pagi hari, menurun pada sore hari dan kembali meningkat pada malam hari. Penggunaan jalur sepeda berasal dari profil pesepeda yang beragam, termasuk tujuan ekonomi dan bermobilitas”.
Upaya penghilangan warisan Anies?
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menilai ada upaya sistematis untuk menghilangkan program warisan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan.
“Ini ada usaha sistematis untuk menghilangkan jalur sepeda di Jakarta,” ujarnya, dilansir TribunJakarta.com.
Menurutnya, program jalur sepeda warisan mantan Gubernur Anies Baswedan ini merupakan terobosan dalam mengatasi macet di Ibu Kota. Ia pun menuntut agar program itu tetap dijalankan.
“Kalau ada program yang bagus dari pejabat sebelumnya ya harus dilanjutkan dong. Kalau tidak mau dilanjutkan harus ada alasan yang kuat dan jelas,” tuturnya.
Hingga September 2022, atau satu bulan sebelum Anies lengser, Jakarta disebut sudah memiliki jalur sepeda sepanjang 114,5 kilometer.
Hingga akhir tahun, ditargetkan ada penambahan 195 km jalur sepeda. Sehingga, pada akhir 2022 ada total 300 km jalur sepeda di Jakarta.
Pembangunan jalur sepeda merupakan salah satu program unggulan Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2017 hingga 2022 ini.
Selama menjabat, Anies beberapa kali tampak mengendarai sepedanya ke Balai Kota. Bahkan, di hari terakhir menjabat sebagai Gubernur, Minggu (16/10/2022), Anies bersepeda dari kediamannya di Jakarta Selatan ke Balai Kota DKI di Jakarta Pusat.
Klaim Fraksi PDI-P dan PSI soal jalur sepeda tak berfungsi
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak dari Fraksi PDI-P mengatakan bahwa jalur sepeda di Ibu Kota sudah tidak berfungsi.
“(Secara) kasat mata, itu (jalur sepeda) tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian,” kata dia, Jumat (11/11/2022).
Gilbert melanjutkan, berdasarkan pengamatannya, jalur sepeda hanya dipakai untuk parkir motor atau pedagang kopi keliling.
“Targetnya (pembangunan jalur sepeda) berapa ratus kilometer, tapi cuma jadi tempat parkir, dan jalur sepeda motor dan starling, starbucks keliling (pedagang kopi keliling). Kita lihat itu sia-sia,” tegas dia.
Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari menuding jalur sepeda membuat kemacetan di Ibu Kota semakin parah.
“Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol, ketimbang memperlancar (laju) mobil atau motor, justru malah memperlambat,” ujarnya seperti dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Rabu, (2/11/2022).
Ia kemudian mempertanyakan langkah Pemprov DKI yang akan menambah jalur sepeda saat tren penggunaan sepeda disebut semakin menurun.
“Pada akhirnya jalur (sepeda) fungsinya enggak jelas. Sepedanya juga nggak ada, disebut jalur motor juga itu tidak boleh dilewati motor,” katanya.
